Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 03 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

  1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
  2. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
  3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
  4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

  1. Sekretaris Daerah;
  2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
    • Bagian Pemerintahan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
    • Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional; dan
    • Bagian Hukum, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.
  3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
    • Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
    • Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional; dan
    • Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.
  4. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
    • Bagian Umum, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
    • Bagian Organisasi, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional; dan
    • Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :
      • Sub Bagian Protokol; dan
      • Kelompok Jabatan Fungsional.
  5. Kelompok Jabatan Fungsional

 

Tugas Pokok dan Fungsi

 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

  1. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
  2. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
  3. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
  4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
  5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
  6. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan
  7. pelakaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
    1.  

 

Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah.

Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
  3. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
  4. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
  5. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; dan
  6. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
    1.  

 

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

  1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat
  2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
  3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
  4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

 

Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Bagian Hukum mempunyai fungsi :

      1. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
      2. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
      3. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
      4. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundangundangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
      5. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

 

 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

  1. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
  2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
  3. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
  4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
  5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan
  6. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.
    1.  

 

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya alam.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
  3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; dan
  4. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
    1.  

 

Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan
  2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
  3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
  4. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
    1.  

 

Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa;
  3. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa;
  4. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
  5. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya

 

  1.  

 

Asisten Asisten Administrasi Umum

Asisten Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.

Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

      1. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan;
      2. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
      3. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
      4. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
      5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
      6. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
      7. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

 

Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Umum mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
  2. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
  3. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
    1.  

 

Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
  3. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
  4. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
    1.  

 

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
  3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
  4. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya
    1.  

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas :

  1. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;
  2. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
  3. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; d. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
  4. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
    1.  

 

 

Staf Ahli

Staf Ahli Bupati terdiri dari:

  1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan;
  2. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik; dan
  3. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumberdaya Manusia.
    1.  

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkajian/penelaahan dan pertimbangan kepada Bupati untuk pengambilan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  2. menjadi koordinator kegiatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah daerah;
  3. menjadi anggota unsur pengarah dalam tim pelaksana kegiatan;
  4. pendampingan dan/atau menjadi utusan mewakili Bupati dalam menghadiri forum-forum, seminar, rapat-rapat ditingkat lokal, regional nasional maupun internasional;
  5. pendampingan dan/atau mewakili Bupati dalam membuka acara-acara kedinasan atau non kedinasan; dan
  6. melakukan koreksi materi dan substansi pada setiap naskah pidato Bupati sesuai tugas jabatannya.
    1.  

 

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkajian/penelaahan dan pertimbangan kepada Bupati untuk pengambilan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum, pemerintahan dan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  2. menjadi koordinator kegiatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah daerah;
  3. menjadi anggota unsur pengarah dalam tim pelaksana kegiatan;
  4. pendampingan dan atau menjadi utusan mewakili Bupati dalam menghadiri forum-forum, seminar, rapat-rapat ditingkat lokal, regional nasional maupun internasional;
  5. pendampingan dan atau mewakili Bupati dalam membuka acara-acara kedinasan atau non kedinasan; dan
    1.  

 

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumberdaya Manusia

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumberdaya Manusia menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkajian/penelaahan dan pertimbangan kepada Bupati untuk pengambilan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, kesejahteraan rakyat dan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  2. menjadi koordinator kegiatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah daerah;
  3. menjadi anggota unsur pengarah dalam tim pelaksana kegiatan;
  4. pendampingan dan atau menjadi utusan mewakili Bupati dalam menghadiri forum-forum, seminar, rapat-rapat ditingkat lokal, regional nasional maupun internasional;
  5. pendampingan dan atau mewakili Bupati dalam membuka acara-acara kedinasan atau non kedinasan; dan
  6. melakukan koreksi materi dan substansi pada setiap naskah pidato Bupati sesuai tugas jabatannya.
    1.  

 

 

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai tugas Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan